Bupati Puncak Papua klarifikasi tudingan mahasiswa, soal Pemerintah tak tangani pengungsi

Elshinta.com - Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni memberikan klarifikasi terkait pernyataan mahasiswa Kabupaten Puncak se Indonesia terkait dalam penanganan masyarakat yang mengungsi dari dua kampung yakni Kampung Pogama dan Kampung Sinak Barat.

Bupati mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Puncak bersama Ketua DPRK anggota DPR Kabupaten Puncak telah mendatangi lokasi dan mendata masyarakat yang mengunsi akibat ketakutan dengan kehadiran aparat TNI di kampung tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, maka Bupati Puncak sudah mengeluarkan surat keputusan Bupati Puncak Nomor 300.2.1/68/Tahun 2025 tentang bencana tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana non alam akibat konflik sosial di Distrik Pogama dan Distrik Sinak Barat dan Distrik Bina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

“Penetapan tanggap darurat penanganan bencana non alam akibat konflik sosial akan berlaku selama 14 hari mulai tanggal 18 Mei sampai 31 Mei 2025. Kami pemerintah daerah bersama dewan sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan kondisi daerah di sana,”jelas Bupati Elvis Tabuni kepada wartawan di Jayapura, Jumat (23/5/2025).

Bupati mengaku, pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat yang mengungsi itu begitu saja, tetapi mahasiswa perwakilan dari Kabupaten Puncak se Indonesia menyatakan pemerintah tidak peduli dengan masyarakat yang mengungsi tersebut.

“Kami dari pemerintah daerah bersama DPRK Puncak sudah mengambil langkah-langkah sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat. kami pemerintah tidak diam, tapi ada tudingan dari mahasiswa kami diam, ini tidak benar,” ujar Bupati Puncak.

Dengan tegas bupati meminta kepada mahasiswa tersebut agar turun kelapangan melihat secara langsung situasi dilapangan dan jangan hanya asal berbicara melalui media media.

“Para mahasiswa harus tau bahwa kami dari pemerintah sudah siapkan satu pesawat berangkat dari Nabire untuk mengantar logistik, pakaian dan lainnya ke lokasi pengungsian. Jadi pemerintah sudah ambil langkah seluruhnya dalam menangani masyarakat yang mengungsi itu. Apa yang kami kurang, semua kami sudah lakukan,” tutur Bupati Elvis.

Menurut dia, mahasiswa yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan dewan itu adalah hal yang tidak benar, karena sudah melakukan penanganan terhadap masyarakat yang mengungsi tersebut sesuai mekanisme pemerintah.

Bupati menjelaskan, aparat TNI yang bertugas di Puncak merupakan penugasan dari pusat, sehingga perlu dibangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di Provinsi Papua, Papua Tengah.

“Kita tidak bisa serta merta ambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, kita dari pemerintah sudah bangun komunikasi dengan Dandim, Pangdam dan petinggi TNI, jadi tidak bisa mahasiswa mengatakan cabut kedatangan TNI. Para mahasiswa harus mengetahui hal ini karena kita sama-sama masyarakat di sana,” bebernya.

Ditegaskan Bupati, jika mahasiswa tidak mengetahui masalah, jangan asal berbicara di media.

“Untuk itu saya minta mahasiswa mencabut kembali pernyataannya yang tidak benar itu. Segera minta maaf kepada pemerintah daerah dan dewan Puncak Jaya. Kalau tidak sampaikan permohonan maaf makan saya akan hentikan beasiswa mahasiswa asal Puncak. Saya bupati berhak menghentikan beasiswa yang diterima mahasiswa sekarang,” tegas Bupati.

Ia menambahkan, masyarakat Puncak mengungsi karena ketakutan dengan kehadiran anggota TNI. Dan masyarakat mengungsi bukan karena ada korban jiwa di kampung tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim penanganan peduli pengungsi Kabupaten Puncak, Provinsi papua tengah, melayangkan pernyataan tegas terhadap lembaga DPRD Kabupaten Puncak, terkait penanganan sejumlah kasus pengungsi dan panarikan pendropan Militer (TNI) dari wilayah sipil (Pogoma dan Sinak barat).

Pada tanggal, 7 Februari 2025 personel TNI Maleo mulai memasuki perkampungan (wilayah sipil) pogoma, dan Sinak barat untuk melakukan pengrebekan dirumah-rumah dan terhadap masyarakat sipil. Sejak itu, masyarakat ketakutan dan malarikan diri mengungsi ke Timika, Nabire, dan Sinak kota. Jumlah mengungsi mencuat hingga seribuh lebih.

Mengingat hal ini, Mahasiswa puncak Se-Indonesia mendesak kepada Lembaga DPRD dan pemerintah Kabupaten Puncak untuk segerah melakukan dialong bersama DPR RI dan Panglima guna penarikan TNI dari pogoma dan sinak barat, sebab wilayah tersebut adalah wilayah masyarakat sipil.

“Kami mahasiswa Puncak Se-Indonesia yang tergabung dalam Tim penanganan peduli Pengungsi Pogoma dan sinak barat, Kabupaten Puncak mendesak DPRD dan Pemerintah segerah pasang badan di pusat demi kemanusiaan. jika tidak, kami akan melakukan aksi monggok sipil dan menyatakan “MOSI TIDAK PERCAYA” kupada lembaga DPRD dan Pemerintah,” tegas Dei Murib, selaku ketua tim seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Jumat (23/5).